Pemprov Sulut Perlu Perhatikan Tata Ruang dan Wilayah
08-09-2014 /
KOMISI IV
Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI menghimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperhatikan tata ruang dan wilayah. Pasalnya, pada awal tahun ini, sempat terjadi banjir bandang di Manado, termasuk Kota Tomohon. Sehingga, bencana itu tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Anggota Komisi IV Iab Siagian mengingatkan kepada masyarakat dan LSM harus mengontrol pemerintah, agar lahan pertanian jangan dialih fungsikan menjadi real estate ataupun perumahan yang dapat merusak masa depan suatu daerah.
“Sekitar 6 bulan lalu di sini (Provinsi Sulut) terjadi banjir, yang sangat merusak dan menyebabkan banyak korban. Hal ini karena alih fungsi hutan menjadi pemukiman, ditambah pohon-pohon di hutan yang dibabat habis Saya menghimbau kepada masyarakat, agar jangan hanya mementingkan kepentingan sesaat, dan harus memperhitungkan masa depan bangsa,” himbau Ian, dari Kota Tomohon, Jumat (5/09).
Untuk itu, tambah Politisi PDI Perjuangan ini, tata ruang dan wilayah harus diprogramkan sebaik mungkin. Berkaca dari negera Belanda yang bisa menata ruang dan wilayahnya dengan baik dan kepentingan masa depan. Negara kincir angin itu sudah bisa merencanakan tata ruang dan wilayah selama 200 tahun. Sedangkan Indonesia setiap lima tahun selalu membuat rencana tata ruang dan wilayah.
“Harus seimbang antara alokasi hutan, lahan untuk pertanian dan pemukiman. Sehingga, ketahanan pangan juga tetap terjaga. Saya berharap masyarakat agar selalu memperhatikan program-program pemerintah, terutama program alih fungsi hutan, karena alam ini kita sendiri yang merusaknya,” harap Ian.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Komisi IV Mohammad Jafar Hafsah. Ia melihat, selama perjalanan dari Kota Manado hingga Kota Tomohon terdapat banyak galian dan perbukitan yang dikeruk tanahnya. Sehingga, selain mengganggu pemandangan, juga berpotensi menyebabkan banjir dan longsor.
“Terdapat banyak galian di perbukitan. Ini menyalahi. Hal ini bisa menyebabkan longsor, juga tidak bisa ditanami pohon. Hal ini harus dihindari. Jangan terlalu banyak lahan digali, atau bukit dipangkas. Pemerintah tidak memperhatikan tata ruang dan AMDAL. Pemerintah harus berikan perhatian,” tegas Politisi Demokrat ini.
Hal lain yang menjadi catatan tim kunker Komisi IV adalah kawasan pertanian yang terletak di lereng perbukitan di wilayah Kota Tomohon. Anggota Komisi IV Siswono Yudo Husodo khawatir, hal ini dapat menyebabkan erosi tanah.
“Dikhawatirkan akan menyebabkan erosi, tanah perbukitan menjadi hilang, dan meninggalkan bebatuannya saja. Ini pernah terjadi di Pegunungan Dieng, Jawa Tengah. Karena itu diperlukan terasiring,” jelas Siswono.
Politisi Golkar ini meminta hal ini untuk dikaji, apakah pertanian sistem ini akan menyebabkan erosi atau tidak, sehingga akan menghilangkan unsur humus pada tanah. Sehingga, apakah perlu diterasiring ata tidak.
“Kalau kemiringan lahan sudah lebih dari 15 derajat, maka harus di terasiring. Di bagian atasnya, kawasan hutan harus dipertahankan. Hal ini untuk menjaga kesinambungan produktifitas lahan, dan tidak terjadi kerusakan lahan,” himbau Politisi Golkar ini. (sf)
